Sudan Air Kembali Mengudara di Tengah Dinamika Politik Khartoum-Nyala

Maskapai nasional Sudan, Sudan Airways, kembali membuka operasi penerbangan reguler dari Port Sudan ke beberapa kota penting di kawasan. Setelah jeda panjang akibat perang yang melanda negara itu sejak 2023, langkah ini menjadi tanda kebangkitan simbolis maskapai nasional yang sebelumnya praktis mati suri.

Selama periode konflik, operasional Sudan Airways berhenti hampir sepenuhnya. Pesawat tua tidak terawat, bandara utama di Khartoum lumpuh, dan banyak staf terpecah, sehingga maskapai hanya bisa berfungsi secara terbatas melalui charter kemanusiaan.

Keputusan untuk memulai kembali penerbangan mingguan ke Cairo, Jeddah, dan Riyadh menandai upaya pemerintah Sudan untuk menegaskan eksistensi negara di tengah krisis. Port Sudan dipilih sebagai basis sementara karena kondisi bandara Khartoum yang masih rawan konflik.

Sejak pecahnya perang, warga Sudan yang hendak ke luar negeri harus bergantung pada maskapai asing seperti Ethiopian Airlines, EgyptAir, dan Saudi Airlines. Jalur darat menuju negara tetangga pun menjadi alternatif, meski menambah risiko dan waktu perjalanan.

Kembalinya Sudan Airways bukan hanya soal transportasi, tetapi juga simbol kedaulatan. Maskapai nasional yang hidup kembali menjadi representasi pemerintah pusat dalam menjaga kontrol atas wilayah dan urusan sipil, sekaligus mengirim sinyal stabilitas terbatas ke dunia internasional.

Namun, situasi di lapangan tetap kompleks. Kota Nyala, salah satu pusat konflik dan markas pemerintahan tandingan, menunjukkan bahwa kendali pemerintah Sudan tidak merata. Penerbangan yang beroperasi dari Port Sudan tidak otomatis memperkuat otoritas pusat di wilayah selatan tersebut.

Keberadaan Sudan Airways di Port Sudan memberikan akses bagi warga untuk perjalanan internasional dan kegiatan ekonomi, tetapi secara politik juga berfungsi sebagai simbol legitimasi pemerintah pusat. Maskapai ini menjadi alat soft power untuk menegaskan keberadaan negara.

Penerbangan mingguan ke kota-kota penting seperti Cairo dan Riyadh juga menandai prioritas pemerintah: menjaga hubungan diplomatik dan memfasilitasi perjalanan pekerja migran serta jamaah haji/umrah, yang selama perang terhambat aksesnya.

Di sisi lain, pemerintahan tandingan di Nyala tetap menolak pengakuan terhadap otoritas pusat, sehingga operasi Sudan Airways tidak bisa dianggap sebagai pengendalian penuh atas seluruh negara. Wilayah selatan masih menjadi zona tarik-menarik politik dan militer.

Selama masa jeda maskapai nasional, jalur alternatif yang digunakan warga menunjukkan ketergantungan Sudan pada maskapai asing. Hal ini memperkuat kesadaran pemerintah akan urgensi membangkitkan kembali maskapai nasional demi kedaulatan dan simbol negara.

Kembalinya Sudan Airways juga menunjukkan kesiapan pemerintah untuk mengatur rute internasional strategis. Ini penting untuk ekonomi dan komunikasi, sekaligus memperkuat persepsi internasional bahwa Sudan masih berfungsi sebagai entitas negara meski dilanda perang.

Dalam konteks Nyala dan wilayah selatan lainnya, operasi Sudan Airways berperan lebih pada pesan politik daripada kontrol administratif. Maskapai ini menjadi simbol klaim pemerintah pusat atas kedaulatan nasional, meski realitas di lapangan masih terfragmentasi.

Pemerintah Sudan tampaknya menggunakan Sudan Airways sebagai instrumen diplomasi dan legitimasi. Rute ke Mesir dan Arab Saudi memungkinkan mobilisasi warga dan menunjukkan keberlangsungan fungsi negara, sekaligus menegaskan klaim terhadap wilayah-wilayah yang secara de facto berada di luar kendali pusat.

Meskipun jumlah penerbangan masih terbatas, simbolisme pengoperasian kembali penting bagi persepsi domestik maupun internasional. Maskapai nasional yang kembali beroperasi menegaskan bahwa pemerintah Sudan masih hidup dan memiliki kapasitas administratif minimal.

Para pengamat menilai langkah ini sebagai upaya menstabilkan narasi negara. Dengan maskapai kembali aktif, pemerintah pusat menunjukkan bahwa meski Nyala dan wilayah konflik lain menantang, Sudan masih memiliki mekanisme untuk menghubungkan rakyatnya dengan dunia luar.

Selain itu, Sudan Airways berfungsi sebagai alat soft power ekonomi. Penerbangan internasional memfasilitasi perdagangan, arus migrasi pekerja, dan transaksi keuangan, yang sebelumnya sangat terganggu oleh konflik dan ketidakstabilan di dalam negeri.

Bagi warga Sudan, kembalinya maskapai nasional memberi harapan. Mereka kembali memiliki akses langsung ke rute internasional tanpa harus bergantung pada jalur darat panjang atau maskapai asing dengan biaya lebih tinggi.

Namun, simbolisme maskapai ini juga mempertegas ketegangan internal. Pemerintahan tandingan di Nyala tetap menjadi pengingat bahwa kendali pusat masih jauh dari merata, dan kedaulatan Sudan masih dalam proses perebutan nyata di medan konflik.

Kehadiran Sudan Airways juga menjadi ujian bagi pemerintah. Bagaimana maskapai dapat beroperasi dengan aman di tengah perang, menjaga jadwal, dan melindungi penumpang menjadi indikator kemampuan negara menghadapi krisis.

Ke depan, Sudan Airways bukan hanya soal transportasi, tetapi menjadi alat legitimasi politik dan simbol kedaulatan di tengah negara yang terfragmentasi. Operasi maskapai ini akan terus menjadi tolok ukur pengaruh pemerintah pusat di wilayah yang menantang seperti Nyala.

Akhirnya, pengoperasian kembali Sudan Airways menunjukkan keseimbangan rumit antara simbol nasional dan realitas konflik. Maskapai berfungsi sebagai pengikat identitas negara sekaligus mengingatkan bahwa wilayah selatan masih menunggu solusi politik dan keamanan yang lebih menyeluruh.

Baca selanjutnya